deskripsi gambar

Dukung Perppu Ormas, Mantan Panglima TNI : Kita Tidak Ingin Seperti Arab Spring

On Juli 28, 2017 with 1 comment


Ekposnews - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurutnya, Perppu Ormas lahir dalam konteks negara dan Pancasila saat menghadapi tantangan dan ancaman, terutama ancaman global.
“Yang perlu kita lihat dalam konteks Perppu Ormas ini, bagaimana kita sebagai bangsa yang besar ini bisa memahami situasi yang global ini, bahwa idelogi kita Pancasila akan menghadapi tantangan,” ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Moeldoko yakin penerbitan Perppu Ormas sudah melalui kajian yang mendalam tentang “situasi genting dan memaksa” yang menjadi syarat formil lahirnya Perppu. Menurutnya, Perppu itu terbit untuk mencegah “situasi genting dan memaksa” tersebut menjadi lebih besar dan masif.
“Kejadian Arab Spring itu berawal dari hal kecil, yang tidak tertangani dengan cepat maka akan membesar. Setelah kejadian itu besar, baru semua sadar. Apakah kita ingin seperti itu? Saya melihatnya di situ,” tutur dia.
Moeldoko mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi pasti akan mengalami diskursus. Diskursus tentang ideologi Pancasila tersebut sah-sah saja. Namun, kata dia, yang tidak diperbolehkan adalah mempersoalkan apakah Pancasila sudah final sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia atau tidak.
“Kita harus paham betul bahwa Pancasila sebagai ideologi sudah final, tidak perlu lagi dipersoalkan. Ini pas atau tidak. Bukan itu persoalannya. Silakan berdiskusi tentang Pancasila, tetapi sebagai ideologi bangsa, tidak perlu lagi ditanya, apakah valid atau tidak,” ujarnya.
Moeldoko juga setuju dengan langkah pemerintah membubarkan ormas-ormas anti-Pancasila, seperti Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Menurut dia, pembubaran tersebut tentunya berdasarkan alasan dan kajian yang mendasar dari pemerintah.
“Harus tegas, dibubarkan. Tidak ada pilihan lain, karena kita nanti akan menghadapi sebuah situasi yang semakin susah. Pemerintah juga punya alasan melalui kajian untuk membubarkan ormas,” jelas dia.
Terkait anggota dan pengurus HTI, kata dia, pemerintah perlu melakukan tindak lanjut dengan solusi yang tepat. Menurut dia, pemerintah perlu membangun komunikasi yang intens dengan anggota dan pengurus HTI.
“Komunikasi itu adalah bagaiman bernegara yang sudah kita sepakati bersama. Kita sudah memiliki empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi patokan,” kata dia.
Dalam konteks itu juga, menurut Moeldoko, pemerintah perlu bijaksana dalam menindak PNS atau dosen yang terlibat HTI. Perubahan sikap dan pola pikir, kata dia, tidak bisa dilakukan secara cepat dan perlu adanya internalisasi tentang ideologi.
“Memang bukan ukuran waktu. Tetapi, orang yang mempunyai pemahaman tentang HTI, mungkin jam-jam tertentu dikumpulkan. Mereka diajak bicara. Itu tindakan kebijakan. Ini juga berkaitan dengan manusia. Perlu ada internalisasi tentang ideologi,” katanya.

Sumber : Seruindonesia.com

Iklan
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

1 komentar:

Bubarin juga dong aliran sesat seperti Ahmadiyah, LGBT, Komunis, Syi'ah, Komunis, dll.